Pengetahuan Umum Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X

Pengetahuan Umum Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X

I.                   Unsur terjadinya Negara

Unsur Konstitutif : unsure mutlak yang harus ada pada saat negara didirikan. Hal-hal ini antara lain: rakyat, wilayah dan pemerintahan.

Unsur Deklaratif

De Facto : pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya.

De Jure : Pengakuan secara resmi berdasarkan hokum dari negara lain dengan segala konsekuensi,

Sifat hakikat negara :

a.       Bersifat memaksa

b.      Bersifat monopoli

c.       Bersifat mencakup semua

Bentuk bentuk negara:

a.       Negara Kesatuan : Negara yang merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur pemerintahan pusat.

b.      Negara Serikat : Bentuk negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian.

Tujuan Negara

a.       Shang Yang : untuk memperkuat negara, rakyat harus diperlemah.

b.      Nico Machiavelli : untuk membentuk kekuasaan negara boleh curang dan licik untuk memperkuat negara.

c.       Immanuel Kant : Negara sebagai penjaga malam

d.      Prof. Kranburg : Negara sebagai penjaga malam dan mengatur untuk mencapai kesejahteraan

Sikap Nasionalisme : Sikap mencintai bangsa sendiri

Sikap Patriotisme : Rasa cinta/ kesetiaan seseorang yang rela berkorban untuk negara.

Landas Teritorial : Wilayah kedaulatan suatu negara yang lebarnya 12 mil dari pulau terluar

Zona Bersebelahan : Wilayah laut yang lebarnya 24 mil diukur dari pantai

ZEE : Wilayah laut negara yang lebarnya 200 mil ke laut bebas

Landas Kontinen : Dataran dibawah permukaan laut diluar laut territorial dengan kedalaman 200 meter lebih.

Landas Benua : Wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut.

II.                Ciri-ciri Negara Hukum

a.       Adanya kemampuan dan perlindungan terhadap HAM

b.      Peradilan yang bebas dan tidak memihak

c.       Jaminan kepastian hokum

Pengadilan Negri : Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat (tingkat pertama)\

Pengadilan Tinggi : Dengan nama lain pengadilan tingkat banding menyelesaikan perkara yang masuk tingkat 1

Mahkamah Agung : Pemegang kekuasaan kehakiman di NKRI, pengadilan kosasi, memeriksa dan memutuskan pada tingkat terakhir.

III.             Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi (KPK)

Penghormatan dan penegakkan HAM : Komnas HAM

Penegakan HAM di berbagai bidang

a.       Politik :

1.      Hak untuk dipilih dan memilih

2.      Ikut serta dalam pemerintahan

3.      Mendirikan parpol

4.      Membuat dan mengajukan petisi

b.      Ekonomi :

1.      Mengadakan perjanjian kontrak

2.      Bebas untuk memiliki sesuatu

3.      Mendapat pekerjaan yang layak

c.       Hukum :

1.      Mendapat perlakuan sama

2.      Menjadi PNS

3.      Mendapat perlindungan hokum

d.      Sosial Budaya :

1.      Mendapat pendidikan

2.      Mendapat pengajaran

3.      Mengembangkan bakat

IV.             Asas Kewarganegaraan

Ius Soli : Tempat Kelahiran

Ius Sanguinis : Hubungan Darah

Apatrid : Tidak punya kewarganegaraan.

Bipatrid : Memiliki kewarganegaraan ganda.

Tantangan dalam upaya penegakkan HAM :

a.       Rendahnya kesadaran hukum dan kemanusiaan

b.      Rendahnya kesadaran politik

c.       Kurangnya penegakkan supremasi hokum

d.      Adanya kecurigaan bahwa gerakan HAM mengakibatkan disintregasi bangsa

Sikap saling menghargai persamaan kedudukan warga negara :

a.       Persamaan tanpa membedakan

b.      Membuka ruang lebih luas kepada masyarakat dalam proses pembangunan

c.       Dalam politik harus mempertahankan posisi tanpa membedakan.